MBG dan Sekolah Gratis: Antara Janji dan Realita

MBG dan Sekolah Gratis: Antara Janji dan Realitas

 

lajurinfo.my.id Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya dibuat dengan tujuan baik, yaitu membantu anak-anak agar tidak kekurangan gizi. Program ini mulai berjalan sejak 2025 dan ditujukan untuk jutaan siswa serta ibu hamil di Indonesia. Namun, meskipun niatnya baik, dalam kenyataannya program ini justru menimbulkan banyak masalah di lapangan. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan apakah program ini benar-benar solusi, atau hanya terlihat bagus di awal saja. Salah satu masalah paling besar adalah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah. Ribuan anak dilaporkan sakit setelah mengonsumsi makanan dari program ini, bahkan ada yang sampai harus dirawat. Hal ini terjadi karena kebersihan dapur dan pengolahan makanan yang kurang baik. Banyak warga merasa takut dan khawatir, karena program yang seharusnya menyehatkan justru bisa membahayakan anak-anak mereka. Kejadian ini juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah menjadi menurun. Selain itu, pelaksanaan program ini juga dinilai belum siap. Masih banyak daerah yang belum mendapatkan fasilitas dapur yang memadai, sehingga distribusi makanan menjadi tidak merata. Bahkan ada target yang tidak tercapai karena kekurangan infrastruktur. Di sisi lain, pengawasan juga dinilai lemah, dan lembaga seperti KPK mengkritik bahwa program ini belum memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. 

Hal ini membuat masyarakat semakin ragu apakah program ini benar-benar direncanakan dengan matang. Masalah lain yang sering dikeluhkan warga adalah besarnya anggaran yang digunakan. Pada tahun 2026, anggaran program ini mencapai sekitar Rp335 triliun, angka yang sangat besar untuk satu program saja. Banyak masyarakat bertanya, apakah uang sebanyak itu sudah digunakan dengan efektif? Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, warga merasa kebutuhan lain seperti pendidikan dan lapangan kerja justru lebih mendesak untuk diperhatikan. Di sinilah muncul perbandingan dengan pendidikan gratis. Banyak warga berpendapat bahwa pendidikan gratis lebih penting daripada makan gratis. Makanan hanya memberi manfaat sementara, sedangkan pendidikan bisa mengubah masa depan seseorang. Dengan pendidikan yang baik, seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan keluar dari kemiskinan. 

Namun kenyataannya, masih banyak anak yang kesulitan sekolah karena biaya, fasilitas yang kurang, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Kritik yang disampaikan oleh BEM UGM terhadap program MBG berangkat dari persoalan fundamental mengenai prioritas anggaran negara, khususnya dalam konteks hak pendidikan. BEM UGM menilai bahwa implementasi MBG justru berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran pendidikan, yang secara konstitusional seharusnya mencapai minimal 20% dari APBN. Data menunjukkan adanya pengalihan sebagian anggaran pendidikan hingga puluhan persen untuk mendukung MBG, sehingga dinilai “merampas” hak dasar warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kritik ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal nasional lima tahun terakhir yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar secara berkelanjutan, termasuk pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia. Dalam perspektif akademik, pendidikan memiliki efek jangka panjang terhadap mobilitas sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pengalihan anggaran ke program konsumtif dinilai berpotensi melemahkan fondasi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, BEM UGM memandang bahwa kebijakan MBG perlu ditinjau ulang karena berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan serta mengabaikan kebutuhan struktural sektor pendidikan nasional. Lebih lanjut, BEM UGM menekankan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Mereka menyoroti bahwa dana ratusan triliun rupiah yang dialokasikan untuk MBG cukup untuk membiayai kuliah gratis bagi seluruh mahasiswa di Indonesia.

Argumen ini selaras dengan berbagai penelitian dalam jurnal nasional yang menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan memiliki multiplier effect yang lebih besar dibandingkan bantuan sosial jangka pendek. Pendidikan gratis dinilai mampu memutus rantai kemiskinan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, program seperti MBG cenderung bersifat konsumtif dan memiliki dampak terbatas jika tidak diiringi kebijakan struktural lain. Selain itu, kritik juga menyoroti bahwa pengalihan anggaran pendidikan berdampak pada terbengkalainya fasilitas sekolah, rendahnya kesejahteraan guru, serta terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, BEM UGM menilai bahwa prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada pembangunan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, kritik BEM UGM juga menyoroti aspek tata kelola dan efektivitas program MBG yang dinilai belum optimal, bahkan menimbulkan berbagai persoalan di lapangan seperti kasus keracunan massal dan ketidaksiapan institusi pelaksana . Dalam kajian akademik, kebijakan publik yang tidak didukung oleh kesiapan institusional dan pengawasan yang kuat berpotensi gagal mencapai tujuan serta menimbulkan dampak negatif baru.

Oleh karena itu, BEM UGM memandang bahwa MBG berisiko menjadi kebijakan populis yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Mereka menegaskan bahwa pendidikan gratis merupakan solusi yang lebih strategis karena berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan hasil penelitian nasional, pembangunan sektor pendidikan terbukti memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan demikian, kritik BEM UGM tidak hanya bersifat politis, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung terhadap program MBG berangkat dari persoalan mendasar terkait arah prioritas kebijakan publik di Indonesia. Rocky secara tegas menyatakan bahwa program MBG dinilai tidak efektif dan bahkan “tidak berguna” jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lain seperti pendidikan gratis. Ia menilai bahwa negara seharusnya lebih fokus pada amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui akses pendidikan yang merata, bukan sekadar intervensi konsumtif jangka pendek. Kritik ini sejalan dengan temuan penelitian dalam jurnal nasional lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa investasi pada sektor pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosia. Secara empiris, berbagai studi juga menegaskan bahwa negara dengan prioritas pendidikan tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih stabil.

Oleh karena itu, Rocky melihat MBG sebagai kebijakan yang berpotensi mengalihkan fokus negara dari pembangunan fundamental menuju kebijakan populis yang kurang berkelanjutan. Selain persoalan prioritas, Rocky Gerung juga mengkritik implementasi MBG yang dinilai bermasalah secara etis dan teknis. Ia bahkan menyebut program tersebut dapat berubah menjadi “racun” akibat buruknya tata kelola, termasuk indikasi korupsi dalam rantai distribusi makanan. Fakta empiris menunjukkan adanya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah yang memicu kecemasan di lingkungan sekolah. Dalam perspektif penelitian nasional, kegagalan kebijakan publik sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan integritas birokrasi. Kondisi ini memperkuat argumen Rocky bahwa program MBG tidak hanya bermasalah dalam prioritas, tetapi juga dalam pelaksanaan. Bahkan, ia menilai bahwa kebijakan tersebut dapat menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi siswa, orang tua, dan guru. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan berbasis konsumsi tanpa sistem yang kuat justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Lebih jauh, kritik Rocky juga beririsan dengan fakta sosial yang menunjukkan adanya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan gratis. Dalam beberapa kasus demonstrasi pelajar di Indonesia, tuntutan utama justru bukan makanan gratis, melainkan akses pendidikan yang lebih layak dan merata. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebutuhan utama masyarakat berada pada sektor pendidikan, bukan sekadar bantuan konsumsi. Penelitian dalam jurnal nasional lima tahun terakhir juga menegaskan bahwa pendidikan gratis merupakan instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, Rocky menempatkan pendidikan sebagai solusi jangka panjang yang lebih rasional dibandingkan program MBG yang bersifat temporer. Dengan demikian, kritiknya tidak hanya bersifat politis, tetapi juga didukung oleh fakta empiris dan kajian akademik yang menunjukkan bahwa pembangunan berbasis pendidikan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan bagi masa depan bangsa.

Kesimpulannya, program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah, namun dalam perspektif kebijakan publik, program ini masih menyisakan persoalan mendasar terkait prioritas dan keberlanjutan dampaknya dibandingkan dengan investasi di sektor pendidikan. Berbagai penelitian dalam jurnal nasional lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penguatan sektor pendidikan terutama melalui kebijakan pendidikan gratis dan merata memiliki efek jangka panjang yang jauh lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mobilitas sosial, serta pertumbuhan ekonomi. Fakta empiris juga memperlihatkan bahwa negara atau daerah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih stabil dan ketimpangan sosial yang lebih rendah. Dalam konteks ini, MBG dinilai lebih bersifat intervensi jangka pendek yang penting tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan. Selain itu, beberapa studi juga menyoroti potensi masalah implementasi program bantuan konsumtif seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya pengawasan, serta risiko inefisiensi anggaran yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih ideal adalah menempatkan pendidikan gratis sebagai prioritas utama pembangunan nasional, dengan tetap mempertimbangkan program seperti MBG sebagai pelengkap, bukan fokus utama. Pendidikan gratis tidak hanya memenuhi hak dasar warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan menciptakan generasi yang mandiri serta berdaya saing tinggi. Dengan demikian, arah kebijakan yang menekankan pada perluasan akses pendidikan yang inklusif, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan fasilitas pendidikan akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan yang bersifat konsumtif semata, sehingga pembangunan manusia dapat berjalan secara lebih utuh dan berkeadilan. 

PENULIS :SURYA RAHMADANI